IKLAN
Nasional

Kapolri Bongkar Peran Eks Kapolri Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Pemberi Perintah hingga Penerima Akhir

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.

BARONANEWS.id | Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Listyo diduga berperan sebagai aktor utama yang memberikan perintah, menentukan target, sekaligus menjadi penerima hasil akhir penyadapan.

Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Slamet Uliandi (SU).
Suyudi membeberkan, Listyo diduga memberikan instruksi penyadapan sekaligus menentukan sasaran yang dituju. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kabagmon AS. Tak hanya itu, Listyo juga tercatat sebagai end user atau penerima akhir dari seluruh data hasil penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi.
Atas perannya tersebut, Listyo turut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Peran Tiga Jenderal Lainnya: dari Persetujuan hingga Eksekusi

Selain Listyo, tiga perwira tinggi lainnya memiliki peran terstruktur dalam menjalankan operasi penyadapan ilegal tersebut. Tersangka kedua berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi yang menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan harian dan laporan analisis dari Kabagmon kepada Listyo.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” kata Suyudi.
Sementara itu, tersangka ketiga berinisial EH, yakni Irjen Eko Hadi Santoso selaku Plt Kabagmon periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan dari SU yang bersumber dari Listyo Sigit. Perintah tersebut kemudian diteruskan dengan memberikan persetujuan operasional via WhatsApp tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
Adapun tersangka keempat berinisial AS, yakni Irjen Ahrie Sonta yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari Listyo dan meneruskannya kepada operator lapangan tanpa prosedur permohonan penyidik. Selain melaporkan hasil sadapan kepada Listyo, AS juga diduga memerintahkan pihak berinisial TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan.

Berawal dari Kecurigaan Perintah Penghapusan Data

Suyudi menambahkan, dalam prosesnya, AS turut diduga menginstruksikan penghapusan barang bukti digital berupa rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log) hasil penyadapan. Ia bahkan memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan untuk koordinasi operasional.
Langkah penghapusan jejak digital itulah yang memicu kecurigaan dari pihak pelapor hingga akhirnya kasus ini mencuat dan dilaporkan ke Bareskrim Polri pada akhir Oktober 2026.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” kata Suyudi.
Penjelasan komprehensif ini menjadi bagian dari laporan resmi Polri di hadapan Komisi III DPR RI terkait pengusutan tuntas skandal penyadapan ilegal yang menyeret pucuk pimpinan korps Bhayangkara terdahulu. []

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *