BARONANEWS.id | Jakarta — Politisi sekaligus jurnalis senior, Akbar Faizal, membongkar fakta mengejutkan di balik pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.
Berdasarkan penelusurannya, Akbar menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 6.000 nomor telepon yang masuk dalam daftar sasaran pengintaian sistem penyadapan. Namun, hal yang paling mencuri perhatian publik adalah fakta bahwa tidak ada satupun nomor telepon yang berasal dari lingkaran keluarga maupun kroni Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Fakta tersebut diungkapkan Akbar Faizal setelah melihat langsung jilidan dokumen tebal yang memuat daftar nama, nomor telepon, hingga latar belakang profesi para korban sadap.
“Tak satupun keluarga Jokowi dan kroni-kroninya yang masuk daftar ini,” tegas Akbar Faizal, Kamis (5/11/2026). Ia mendapati bahwa nama-nama yang selama ini diidentikkan sebagai bagian dari “Kelompok Solo”, termasuk mantan Mensesneg Pratikno, sama sekali absen dari daftar peretasan tersebut.
Jurnalis, Akademisi hingga Pejabat Internal Polri Ikut Disadap
Sebaliknya, daftar panjang korban sasaran sadap tersebut justru menyasar berbagai kalangan luas—mulai dari nomor pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, para pejabat negara, pimpinan ormas, LSM, insan media, hingga figur-figur kritis.
Bahkan, Akbar Faizal mengungkapkan bahwa nomor telepon pribadinya ikut tercantum dalam daftar target sadap tersebut. Sederet tokoh publik nasional juga turut menjadi korban pengintaian, seperti akademisi hukum tata negara Feri Amsari dan pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar.
Lebih mengejutkannya lagi, operasi spionase terselubung ini ternyata juga menyasar pejabat internal Korps Bhayangkara sendiri, salah satunya Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti.
“Sampai pejabat kepolisian juga kena sadap, kurang ajar sekali,” cetus Akbar.
Jeratan Hukum bagi Eks Kapolri dan Jaringan Tersangka
Kasus spionase dan peretasan masif ini kini tengah disidik secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sejauh ini, penyidik telah menetapkan sejumlah jenderal sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH).
Berdasarkan hasil penyidikan awal, para tersangka diduga kuat menyalahgunakan wewenang dengan memasukkan ribuan nomor telepon secara ilegal ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Tindakan tersebut dilakukan tanpa prosedur resmi, tanpa surat permohonan dari penyidik, serta tidak berkaitan dengan penegakan hukum sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026.
Guna menutupi jejak kejahatan mereka, para tersangka juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk menghapus seluruh log dan file hasil sadapan pada sistem LIMS sekitar bulan Oktober 2026 lalu.
Atas pengungkapan kasus yang resmi ditangani sejak 30 Oktober 2026 ini, para tersangka harus mendekam di Rutan Mabes Polri dengan jeratan pasal berlapis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Melihat skala kerusakan dan luasnya target pengintaian terhadap pimpinan negara serta aparat penegak hukum, Akbar Faizal memberikan penilaian yang sangat menohok.
“Ini adalah bentuk pengkhianatan terbesar dalam sejarah bangsa ini, ngeri sekali,” pungkasnya.
Hingga kini, keabsahan daftar nama serta jumlah pasti nomor telepon yang menjadi korban penyadapan masih terus diuji dan didalami secara mendalam melalui pembuktian ilmiah oleh penyidik Bareskrim Polri. []
Komentar