IKLAN
Politik

Mahfud MD: Pencalonan Gibran Bermasalah, Pengunduran Diri Tak Hentikan Proses Hukum

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.

BARONANEWS.id | JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai persoalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tidak cukup diselesaikan dengan pengunduran diri dari jabatan.

Menurutnya, dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan tersebut tetap perlu ditangani melalui mekanisme hukum.

Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026). Ia mengaitkan polemik pengunduran diri Gibran dengan proses pencalonannya pada Pilpres 2024.

“Kasus Gibran mulai pencalonan sebagai wapres sampai dia harus mundur atau jatuh sebagai wapres itu merupakan dua peristiwa sebab akibat,” kata Mahfud.

Mahfud menilai proses pencalonan Gibran sejak awal bermasalah. Ia menyebut perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelanggaran konstitusi dan hukum.

Gerindra Minta Istana Steril dari Orang Dekat Listyo Sigit

“Pertama, pencalonan Gibran itu adalah satu pelanggaran konstitusi dan hukum melalui akal-akalan,” ujarnya.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian menambahkan ketentuan bahwa calon yang belum berusia 40 tahun dapat maju jika pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Mahfud menjelaskan, sejumlah permohonan uji materi dengan substansi serupa sebelumnya telah diproses MK.

Ia juga menguraikan dinamika pemeriksaan perkara, termasuk persoalan konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran.

Eks Anggota BIN Sebut Geng Solo Masih Punya 70 Persen Kekuatan

Meski mengkritik proses yang melatarbelakangi putusan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa putusan MK tetap harus dipatuhi karena bersifat final dan mengikat.

“Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar, kalau MK sudah memutus, meskipun salah, harus ikut,” kata Mahfud. “Maka kita ikut semua putusan yang salah itu karena ikut Undang-Undang Dasar.”

Namun, menurut Mahfud, kewajiban mematuhi putusan MK tidak berarti dugaan pelanggaran dalam proses pengambilan keputusan bebas dari konsekuensi hukum.

“Tetapi Undang-Undang Dasar juga dan hukum memberi jalan hakimnya harus dihukum,” ujarnya.

Mahfud kemudian menyinggung putusan MKMK terhadap Anwar Usman. Dalam putusan pada November 2023, MKMK menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Dasco Tak Ingin Kader Gerindra Terus Usulkan Namanya Jadi Wapres

Sementara itu, sejumlah hakim lainnya mendapat sanksi teguran lisan secara kolektif terkait pelanggaran etik dalam menjaga kerahasiaan rapat permusyawaratan hakim.

Ia mengingatkan bahwa selama dua tahun terakhir dirinya bersama sejumlah pihak telah menyuarakan keberatan terhadap proses pencalonan Gibran. Namun, secara politik, pihak yang mereka kritik tetap memenangkan kontestasi.

“Bayangin kita 2 tahun selalu berteriak bahwa itu salah. Tapi kan secara politik mereka menang,” katanya.

Mahfud menilai perkembangan terakhir menunjukkan persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan semata-mata melalui pertarungan politik.

“Tuhan memberi jalan agar perjuangan rakyat ini berhasil dengan cara hukum juga,” ujarnya. “Gibran melanggar hukum dan konstitusi ketika mencalonkan diri. Lalu negara memutus dengan hukum dan konstitusi juga.”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER






POLITIK



HUKUM



OLAHRAGA



HIBURAN