BARONANEWS.id, Jakarta — Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) mendesak aparat penegak hukum tetap melanjutkan pengusutan persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka, meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Advokat Aksi menilai, persoalan hukum terkait penerbitan surat keterangan tersebut harus tetap ditindaklanjuti dan tidak boleh berhenti hanya karena adanya perubahan status jabatan politik. Menurut mereka, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menegaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan politik tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang telah muncul sebelumnya.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Yopis kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, persoalan tersebut kini berkaitan dengan kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban pejabat negara.
Yopis merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Atas dasar itu, Advokat Aksi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menindaklanjuti putusan MA, termasuk mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana disebut dalam amar putusan kasasi.
Selain itu, mereka meminta pihak maupun institusi yang bertanggung jawab atas penerbitan surat keterangan tersebut turut ditelusuri.
“Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi,” tegas Yopis.
Menurut Advokat Aksi, proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan suket tersebut harus tetap berjalan hingga tuntas, terlepas dari perkembangan status politik Gibran.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
Surat tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pimpinan Majelis menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” kata Muzani.
Komentar