IKLAN
Hukum

Eksekusi Silfester Matutina Belum Dilaksanakan, Pakar Hukum Soroti Kejagung

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.

BARONANEWS.id | JAKARTA – Pelaksanaan eksekusi terhadap Silfester Matutina, terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi sorotan.

Meski telah dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA), Silfester hingga September 2026 dilaporkan belum menjalani hukuman tersebut.

Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menilai tidak ada alasan bagi jaksa untuk terus menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hudi bahkan menduga adanya pengaruh kekuatan politik lama di lingkungan Kejaksaan yang membuat eksekusi terhadap Silfester belum terlaksana.

“Kasus Silfester itu sudah putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan ini kewenangan Kejaksaan (Kejaksaan Agung). Saya tidak merasa aneh apabila pimpinan Kejaksaan diduga masih berafiliasi dengan kekuatan lama yang ‘membekingi’ Silfester. Karena itu seakan yang bersangkutan sulit dieksekusi,” jelas Hudi dikutip Inilah.com, Selasa (17/11/2026).

Gerindra Minta Istana Steril dari Orang Dekat Listyo Sigit

Menurut Hudi, penundaan eksekusi terhadap putusan pengadilan dapat berimplikasi hukum apabila terbukti menghalangi proses penegakan hukum.

Ia juga menilai belum dilaksanakannya hukuman terhadap Silfester menjadi alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi hubungan kekuasaan lama dengan institusi penegak hukum.

“Karena itu, saya berharap Prabowo memotong lingkaran ini tanpa ada tawar-menawar dalam penegakan hukum, sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Hudi mendesak Presiden Prabowo memutus hubungan yang menurutnya masih terjalin antara jajaran Kejaksaan dan kekuasaan sebelumnya. Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong penyelesaian perkara-perkara yang belum tuntas.

“Menurut saya mungkin saja dengan mengganti orang-orang yang terlibat dengan kekuasaan lama (di Kejaksaan Agung), sehingga Prabowo harus bersihkan instansi ini,” tandas Hudi.

Eks Anggota BIN Sebut Geng Solo Masih Punya 70 Persen Kekuatan

Silfester merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), organisasi relawan pendukung Joko Widodo. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 287 K/Pid/2019 menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dalam perkara fitnah terhadap Jusuf Kalla.

Namun, pelaksanaan putusan tersebut belum dilakukan hingga September 2026. Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan kewenangan eksekusi berada pada jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, pada September 2026 menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejari Jakarta Selatan terkait perkembangan pelaksanaan eksekusi. []

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete yang Diduga Jadi Posko Eko Hadi dalam Kasus Makar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER






POLITIK



HUKUM



OLAHRAGA



HIBURAN