IKLAN
Nasional

Gibran Mundur sebagai Wapres, Rapat Paripurna Pemakzulan di DPR Resmi Dibatalkan

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.

BARONANEWS.id | Jakarta — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB resmi dibatalkan.

Agenda rapat tersebut sebelumnya direncanakan untuk mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pembatalan mendadak ini menyusul langkah Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada hari yang sama.
Keputusan pembatalan rapat paripurna diumumkan melalui keterangan resmi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Sebelumnya, rapat paripurna digelar untuk menindaklanjuti usulan HMP yang telah diteken oleh 120 anggota dewan dari delapan fraksi.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,” demikian keterangan resmi Kesekjenan DPR RI.

MPR Punya Waktu 60 Hari Tetapkan Pengganti

Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Muzani memastikan MPR akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai langkah awal, pimpinan MPR bersama kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan segera menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk merumuskan tahapan berikutnya. Merujuk pada aturan konstitusi, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani.
Untuk diketahui, usulan penggunaan HMP terhadap Gibran sebelumnya telah masuk ke meja pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) dengan dukungan 120 anggota dari delapan fraksi. Usulan tersebut menyoroti polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Namun, dengan resminya surat pengunduran diri yang diserahkan ke MPR, proses pemakzulan di DPR otomatis gugur dan rapat paripurna dibatalkan. Kini, bola panas suksesi kursi orang nomor dua di Indonesia beralih sepenuhnya ke tangan MPR untuk menetapkan Wakil Presiden definitif sesuai amanat konstitusi. []

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *