BARONANEWS.id | BANDA ACEH – Polda Aceh menggelar apel siaga darurat bencana hidrometeorologi 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Apel dipimpin Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan dan diikuti personel TNI-Polri, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam amanatnya, Ruddi menyampaikan bahwa Gubernur Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan tersebut mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 serta analisis kondisi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Kapolda mengatakan, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Aceh pada 14–16 November 2026. Peringatan itu dipicu terpantaunya dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Aceh juga masih menghadapi kerentanan pascabencana banjir dan longsor pada November 2025. Sejumlah kejadian banjir susulan tercatat di wilayah Sumatra.
“Data BPBA mencatat, hanya dalam kurun Januari—September 2026, telah terjadi 234 kejadian bencana di Aceh dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp186 miliar. Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman nyata dan berulang,” sebutnya.
Ruddi menegaskan, apel tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari pemeriksaan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan, serta sistem komando dan komunikasi untuk menghadapi kemungkinan bencana.
“Sebab, dalam penanggulangan bencana, kesiapsiagaan adalah kunci yang membedakan antara korban yang dapat diselamatkan dan korban yang terlambat ditolong. Oleh karena itu, tema apel kita hari ini, ‘Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Selamat’, bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen,” ujarnya.
Ia menyebut penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, hingga masyarakat.
Menurutnya, seluruh unsur harus bergerak dalam satu koordinasi dan tujuan untuk menyelamatkan jiwa serta meminimalkan kerugian masyarakat.
Dalam apel tersebut, Kapolda juga menyampaikan sejumlah arahan kepada personel. Arahan itu meliputi pengecekan berkala kesiapan personel dan peralatan, penguatan sistem peringatan dini, serta komunikasi cepat dan akurat dengan BMKG, BPBA/BPBD, dan pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, personel diminta memetakan wilayah rawan bencana dan jalur evakuasi, mengutamakan keselamatan masyarakat, serta memperkuat koordinasi lintas instansi tanpa ego sektoral.
Ruddi juga meminta seluruh personel menjalankan tugas secara humanis dan profesional, mengedepankan empati dalam melayani masyarakat, serta tetap memperhatikan keselamatan diri.
Kapolda turut mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, serta tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi bohong terkait bencana.
“Mari kita semua selalu meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, tidak mudah percaya serta tidak menyebarkan hoaks terkait bencana, dan segera melaporkan melalui Call Center 110 atau aparat terdekat apabila melihat tanda-tanda awal bencana di sekitar,” tutupnya.
Usai apel, Kapolda Aceh bersama pejabat dari instansi terkait memeriksa alat khusus (alsus), alat material khusus (almatsus), serta peralatan pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR) yang disiapkan untuk mendukung penanganan bencana. []


Komentar