BARONANEWS.id | ACEH BESAR — Aparatur gampong bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Peukan Bada, Aceh Besar, mengikuti sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) di Aula UDKP Peukan Bada, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut digelar melalui kerja sama Sekretariat Kecamatan Peukan Bada, Kementerian Hukum Aceh, dan Lembaga Bantuan Hukum Restorative Justice Working Group (LBH RJWG) Aceh. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur gampong mengenai akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Camat Peukan Bada, Salamuddin ZM SE, yang membuka kegiatan tersebut, mengapresiasi dukungan Kementerian Hukum Aceh dan RJWG Aceh dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
Ia mengatakan, sosialisasi Posbankumdes penting untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintahan gampong mengenai fungsi dan mekanisme pelayanan bantuan hukum.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan gampong mengenai pentingnya akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat,” ujar Salamuddin.
Menurutnya, Posbankumdes menjadi sarana pelayanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum yang dapat diakses masyarakat secara lebih mudah, dekat, dan terjangkau.
Karena itu, para keuchik dan imeum mukim diharapkan memahami mekanisme pembentukan serta pengelolaan Posbankumdes di masing-masing gampong.
“Melalui sosialisasi ini, para keuchik dan imeum mukim diharapkan memahami mekanisme pembentukan dan pengelolaan Posbankumdes, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” katanya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Ansharullah SHI dari Kementerian Hukum Aceh dan Elfiana SH MSi dari Restorative Justice Working Group (RJWG) Aceh sebagai narasumber.
Salamuddin menambahkan, keberadaan Posbankumdes merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan hukum di tingkat gampong melalui sinergi pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, dan lembaga terkait.
“Dengan adanya Posbankumdes, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi dan layanan bantuan hukum sehingga berbagai persoalan hukum di lingkungan gampong dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. []


Komentar