BARONANEWS.id | JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak 12 jabatan strategis di tingkat kepolisian daerah, terdiri atas enam posisi Kapolda dan enam jabatan Wakapolda.
Mutasi ini bergulir saat Polri tengah menghadapi sorotan tajam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta penyidikan dugaan makar.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan, rotasi jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas personel.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Pergantian enam posisi Kapolda menyasar sejumlah daerah, yakni Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan.
Di Papua, Irjen Alfred Papare menggantikan Irjen Petrus Patridge Rudolf Renrawin, sementara kursi Kapolda Papua Barat yang ditinggalkan Alfred diisi Irjen Edfrie R. Maith.
Di Bengkulu, Brigjen Agustinus Berlianto Pangaribuan dipercaya menjabat Kapolda menggantikan Irjen Yudhi Sulistianto Wahid.
Adapun Kapolda Sulawesi Tenggara dijabat Irjen Langgeng Purnomo menggantikan Irjen Himawan Bayu Aji yang ditugaskan menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Densus 88 Antiteror Polri.
Sementara itu, Irjen Abioso Seno Aji ditunjuk sebagai Kapolda DI Yogyakarta. Posisi Kapolda Kalimantan Selatan kini dijabat Irjen Almas Widodo Kolopaking yang menggantikan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Enam jabatan Wakapolda juga ikut berganti. Posisi Wakapolda Kalimantan Utara kini dipegang Kombes Octo Budhi Prasetyo menggantikan Brigjen Pol Yusuf, sedangkan Wakapolda Kalimantan Barat diisi Brigjen Beny Arjanto menggantikan Brigjen Hindarsono yang menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gakkum Korlantas Polri.
Wakapolda DI Yogyakarta dijabat Kombes Purwadi Wahyu Anggoro menggantikan Brigjen Eddy Djunaedi yang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Dikmas Lantas Korlantas Polri.
Di Bengkulu, jabatan Wakapolda dipercayakan kepada Brigjen Donny Adityawarman menggantikan Brigjen Prianto Teguh Nugroho yang menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimmen Lemdiklat Polri.
Selanjutnya, Wakapolda Sulawesi Utara diisi Brigjen I Gusti Kade Budhi Harryarsana menggantikan Brigjen Budi Hermawan yang menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.
Sementara Wakapolda Maluku Utara dipercayakan kepada Kombes Sugeng Hariyanto menggantikan Brigjen Slamet Hariyadi yang menjadi Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat I Baintelkam Polri.
Di luar perombakan tersebut, Polri menghadapi tekanan kredibilitas dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang juga disebut menyasar sejumlah menteri, politisi, pengusaha, hingga LSM.
Pada awal November 2026, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal itu, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo juga terus meluas melalui penggeledahan di sejumlah wilayah, termasuk Bogor, Tangerang, dan Jakarta Selatan.
Dalam penggeledahan di sebuah rumah di Cibinong, Bogor, polisi menyita dokumen dan spanduk dari lokasi yang diduga digunakan sebagai posko oleh perwira menengah berinisial IM yang diduga merujuk mantan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, serta mengamankan perangkat elektronik dan menyebut keterkaitan nama Brigjen Pol Tedjo Kusumo.
Johnny menekankan agar para pejabat baru segera menyesuaikan diri dan bekerja profesional dalam melayani masyarakat.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.
Pada akhirnya, rotasi kepemimpinan di tingkat daerah ini diuji oleh tuntutan publik agar penegakan hukum atas kasus penyadapan dan dugaan makar berjalan transparan, berbasis alat bukti, serta tidak tebang pilih. []


Komentar