IKLAN
Daerah

Wali Nanggroe Aceh Terima Kunjungan Penasihat Politik Kedubes AS, Bahas Perdamaian, Pendidikan, dan Ekonomi

Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menerima kunjungan Penasihat Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, David Muehlke, beserta delegasi di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026). [FOTO: Istimewa]
Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menerima kunjungan Penasihat Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, David Muehlke, beserta delegasi di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026). [FOTO: Istimewa]

BARONANEWS.id | BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menerima kunjungan Penasihat Politik (Political Counselor) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, David Muehlke, bersama jajaran delegasi di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, pelaksanaan otonomi khusus, hingga penjajakan kerja sama ekonomi dan pendidikan.

Dalam pertemuan ini, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Internasional Dr. Mohammad Raviq.

Sementara David Muehlke hadir bersama Spesialis Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Aang A. Bakar dan Asisten Politik Konsulat Amerika Serikat di Medan Zulkarnain Lubis.

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebut dialog berlangsung secara terbuka untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan kondisi Aceh terkini.

Wagub Aceh dan Kapolda Tinjau Hunian Pascabencana serta 30 Ekskavator Bantuan Presiden di Aceh Tamiang

“Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi diplomatik dan pertukaran pandangan mengenai perkembangan Aceh, khususnya penguatan perdamaian, pelaksanaan kekhususan Aceh, pembangunan ekonomi, serta peluang peningkatan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulfikar Idris.

Pada pembahasan mengenai perdamaian, Tgk. Malik Mahmud menekankan pentingnya merawat capaian perdamaian Aceh yang lahir melalui dialog dan rekonsiliasi.

Menurutnya, pengawalan amanat perdamaian serta kekhususan Aceh merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan koordinasi erat dengan Pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

Di sektor ekonomi, Wali Nanggroe menyoroti perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan memiliki kepastian hukum dengan memanfaatkan kewenangan khusus Aceh dalam kerangka kebijakan nasional.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dipandang menjadi kunci agar dampak perdamaian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Ketua MPU Aceh Lem Faisal Dorong Evaluasi dan Revisi Qanun Hukum Jinayat pada Awal 2027

Selain ekonomi, kedua pihak turut memetakan sejumlah bidang potensial untuk kerja sama jangka panjang antara masyarakat Aceh dan Amerika Serikat.

Sektor tersebut mencakup pendidikan, penyediaan beasiswa dan program fellowship, pemberdayaan generasi muda, konstruksi, pertanian, kehutanan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.

Isu kesiapsiagaan dan penanganan bencana juga menjadi topik diskusi, dengan penekanan pada penguatan kapasitas kelembagaan, kesiapan masyarakat, serta kemitraan kemanusiaan dan pertukaran pengetahuan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Delegasi Amerika Serikat menyambut baik berbagai masukan tersebut sebagai referensi untuk pengembangan hubungan diplomatik dan kemitraan pada masa mendatang. Kedua pihak berharap komunikasi yang telah terjalin dapat ditindaklanjuti menjadi program kerja sama nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. []

Sekda Aceh Paparkan Kondisi Bencana dan Capaian Pemulihan, 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Penanganan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER






POLITIK





HUKUM





OLAHRAGA





HIBURAN





Translate »