IKLAN
Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Akhiri Kebuntuan Pembahasan 18 Tahun

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.

BARONANEWS.id | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan ini menandai berakhirnya kebuntuan pembahasan regulasi tersebut yang telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi para wakil ketua, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliyati, dan Saan Mustopa.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Wagub Aceh dan Kapolda Tinjau Hunian Pascabencana serta 30 Ekskavator Bantuan Presiden di Aceh Tamiang

Puan Maharani selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi atas pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota dewan kompak.

Bahasan 397 DIM dan 10 Poin Pokok

Pada pembicaraan tingkat I, Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan bahwa Komisi III DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Efektivitas UU Perampasan Aset Diuji Tanpa Pasal Harta Tidak Wajar, KPK Siap Evaluasi dan Andalkan Pasal TPPU

Selain itu, Komisi III DPR juga menjaring aspirasi, saran, serta masukan dari para ahli dan masyarakat agar beleid ini bersifat partisipatif serta berkeadilan. Habiburokhman turut merinci 10 poin pokok hasil pembahasan RUU Perampasan Aset:

  1. Prinsip dan Asas Hukum: Menegaskan judul, prinsip, serta asas hukum perampasan aset demi menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
  2. Ruang Lingkup Tindak Pidana: Mengatur jenis, nilai, dan kriteria perampasan aset pada tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas. “Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” sambung Habiburokhman.
  3. Ancaman Pidana: Menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Hukum Acara: Mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana. “Empat, pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan,” jelas Habiburokhman.
  5. Perlindungan Pihak Ketiga: Menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian serta kesempatan yang memadai.
  6. Pengembalian Aset ke Korban: Mengoptimalkan pemulihan dan pengembalian aset kepada korban langsung tindak pidana maupun pemanfaatannya bagi kepentingan publik. “Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak,” jelas Habiburokhman.
  7. Pengelolaan Aset: Menetapkan tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel. “Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya,” katanya.
  8. Pengawasan Independen: Melibatkan badan independen untuk mengawasi pelaksanaan mekanisme serta pengelolaan aset rampasan.
  9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Mencegah agar mekanisme perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
  10. Pemanfaatan Teknologi: Menerapkan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan aset guna mendorong transparansi serta akuntabilitas. “Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” demikian Habiburokhman. []

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER






POLITIK





HUKUM





OLAHRAGA





HIBURAN





Translate »