BARONANEWS.id | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Imbauan ini muncul menyusul sorotan publik terkait dugaan konflik kepentingan yang menyeret nama Raffi Ahmad dalam proyek di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 14,7 miliar.
Evaluasi tersebut dinilai penting guna memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan serta bebas dari potensi korupsi. KPK menekankan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan saat proyek berjalan, melainkan harus dimulai sejak tahap perencanaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurutnya, modusnya tidak sebatas suap, tetapi juga mencakup dugaan benturan kepentingan hingga pemberian kickback atau imbalan dari pihak swasta.
“Hal ini juga terkonfirmasi dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, misalnya di perkara BNPB. Kita melihat berbagai modus korupsi di pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal suap, tapi juga masuk ke dugaan konflik kepentingan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11).
Budi menambahkan, kerawanan di sektor PBJ juga tergambarkan lewat Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang memperlihatkan masih adanya kementerian, lembaga, dan pemda dengan risiko korupsi tinggi.
“Di sini KPK juga meng-capture bahwa memang di sejumlah kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya suatu tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.
Evaluasi Dimulai dari Perencanaan
Karena itu, KPK mendorong instansi pemerintah melakukan pembenahan secara proaktif tanpa menunggu munculnya masalah. Penelaahan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari analisis kebutuhan hingga pengalokasian anggaran.
“Tidak hanya di fase pelaksanaan saja, tapi evaluasi ini juga penting dilakukan sejak awal, sejak perencanaan, sejak analisis kebutuhan, sejak plotting anggaran,” jelasnya.
Tahap perencanaan krusial untuk memastikan pengadaan memang benar-benar dibutuhkan instansi terkait, sehingga anggaran negara tepat sasaran dan meminimalkan celah penyalahgunaan wewenang.
“Ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut,” ujarnya.
Terkait dugaan konflik kepentingan dalam PBJ, Budi mengatakan hal itu perlu didalami lebih lanjut. Instansi terkait bisa memulai pemeriksaan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti inspektorat atau pimpinan lembaga untuk melihat apakah indikasinya bersifat administratif atau mengarah ke pidana korupsi.
“Namun langkah pertama yang penting dilakukan adalah melakukan pengecekan kembali ya, dilakukan evaluasi ya berkaitan dengan proses-proses, tahapan-tahapan yang dilalui dalam PBJ tersebut,” tutur Budi.
KPK juga mengaku terus memantau dan menganalisis informasi yang berkembang di publik terkait isu dugaan konflik kepentingan tersebut. Selain itu, lembaga antirasuah membuka pintu konsultasi bagi kementerian dan lembaga yang memerlukan pendampingan tata kelola PBJ.
“Tentu KPK juga terbuka ya, jika memang ada kebutuhan instansi-instansi terkait untuk melakukan konsultasi kepada KPK berkaitan dengan hal tersebut,” pungkasnya. []
Source: jawapos


Komentar