BARONANEWS.id | JAKARTA — Bareskrim Polri menunda agenda ekspose perkara dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri lainnya bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Ekspose yang semula dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) itu digeser menjadi pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penundaan tersebut, namun belum merinci alasan pengunduran jadwal maupun tanggal pasti pelaksanaannya.
“Ekspose dengan JPU (jaksa penuntut umum) ditunda minggu depan,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Agenda ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) itu disiapkan setelah penyidik Bareskrim menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa 59 saksi secara maraton selama sepekan sejak laporan polisi (LP) terbit pada 11 November 2026.
“Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” ujar Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Di antara 59 saksi yang dimintai keterangan, terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik juga memeriksa sejumlah pihak lain yang dinilai berpotensi menjadi tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
“Semua saksi sudah kami periksa, baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal juga saksi-saksi lainnya,” ujar Susatyo.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensi berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” lanjutnya.
Selain pemeriksaan saksi, tim penyidik telah menggeledah beberapa lokasi untuk mencari dokumen serta barang bukti terkait.
Susatyo menyebut pembuktian tindak pidana terhadap keamanan negara memerlukan pendalaman ketat, sehingga penyidikan dipusatkan pada tiga tahapan perbuatan.
“Kami harus menentukan, kami harus menganalisis bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” pungkasnya. []


Komentar