BARONANEWS.id | JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi Polri menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Salah satu poin yang mencolok, perwira dengan pangkat lebih rendah kini diperbolehkan menjadi anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa perwira lebih senior.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan ini disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026, menjelang agenda sidang etik Listyo Sigit yang dijadwalkan pekan depan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan regulasi anyar tersebut. Ia juga mengakui agenda sidang etik mantan Kapolri menjadi salah satu pertimbangan utama di balik perubahan aturan ini.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Perubahan Komposisi Majelis dan Aturan Sidang
Perubahan signifikan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai komposisi keanggotaan KKEP. Jika sebelumnya anggota majelis wajib berpangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar, kini komposisinya diperluas menjadi satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.
Ketentuan serupa juga berlaku pada KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat 3. Mengingat Listyo Sigit merupakan jenderal bintang empat, aturan ini memungkinkan susunan majelis etik yang menyidangkannya tidak harus seluruhnya diisi perwira berpangkat setara atau lebih tinggi.
Selain komposisi majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengubah sejumlah ketentuan lainnya, di antaranya:
- Mekanisme Sidang: Pasal 59 ayat 2 kini membuka ruang bagi terduga pelanggar mengikuti sidang KKEP secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
- Masa Patsus: Batas waktu penempatan khusus (patsus) yang sebelumnya maksimal 30 hari kerja kini menjadi paling lama 20 hari kalender.
- Sanksi PTDH: Anggota yang terancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih masuk kategori yang dapat dijatuhi sanksi administrasi PTDH.
- Surat Panggilan: Tenggat penyampaian surat panggilan pemeriksaan diubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender, sehingga hari Sabtu dan Minggu turut dihitung.
Secara keseluruhan, terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam regulasi tersebut, termasuk penguatan audit investigasi lewat gelar perkara lintas fungsi pengawasan, SDM, hukum, serta Propam.
Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Penerbitan aturan ini terjadi di tengah proses penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya yang disebut berlangsung sejak 2025.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah lebih dulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH.
Sementara Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan, dan Slamet Uliandi belum ditempatkan di penempatan khusus karena masih menjalani pemulihan kesehatan. []


Komentar