BARONANEWS.id | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini menandai berakhirnya pembahasan panjang regulasi tersebut selama 18 tahun di Senayan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keputusan tingkat II itu diambil murni atas dasar kesiapan substansi hukum yang telah digodok secara matang, bukan karena paksaan maupun tekanan pihak mana pun.
“Hari ini kita mensahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menjelaskan, proses penyusunan undang-undang tersebut melibatkan penyerapan aspirasi publik secara luas serta harmonisasi aturan agar tidak tumpang tindih dengan regulasi pidana lainnya.
“Sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, Kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi Untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil pemilihan Untuk menyerap aspirasi akar rumput juga sudah dilakukan penelitian, penelahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” jelasnya.
Setelah memaparkan tahapan legislasi di hadapan seluruh anggota dewan yang hadir, Puan meminta persetujuan forum sebelum mengetuk palu pengesahan yang disambut kesepakatan bulat peserta rapat.
“Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju,” imbuhnya.
Empat Pilar dan Sanksi Pidana Mati
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan empat pilar utama yang menopang arsitektur undang-undang tersebut.
Ia menyebut pilar pertama memuat asas penghormatan HAM, proporsionalitas, perluasan kejahatan finansial serta teknologi informasi, sekaligus mempertahankan ancaman hukuman berat bagi pelaku korupsi.
“Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan, ada 4 pilar. Pilar pertama azas dan ruang lingkup, azasnya kita tentu menghormati HAM, proporsionalitas, lalu ada perluasan kekejatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor,” tegasnya.
Habiburokhman menambahkan, pilar kedua mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based) dengan pembatasan kewenangan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Sementara pilar ketiga mengatur tata kelola aset secara transparan dalam satu siklus penuh oleh lembaga profesional yang independen.
“Pilar keempat restorasi berkeadilan jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beridikat baik,” tandasnya. []


Komentar