BARONANEWS.id | BANDA ACEH — Pemerintah pusat resmi menindaklanjuti penyelesaian status kepemilikan lahan Blang Padang melalui surat yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada Gubernur Aceh.
Surat bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 tersebut memuat arahan terkait pelaksanaan Isbat Wakaf serta pengembalian status tanah Blang Padang kepada fungsi sejarahnya semula.
Dalam surat tersebut, Menko Yusril menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan status lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh secara adil dan berkeadilan.
Ia menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman dengan mempertimbangkan nilai sejarah serta kepentingan masyarakat Aceh.
Sebagai bagian dari skema penyelesaian terpadu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan representatif bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Lahan pengganti tersebut diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai bentuk kompensasi atas pengalihan fungsi lahan Blang Padang, sehingga kepastian kebutuhan lahan bagi institusi terkait tetap terpenuhi.
Untuk menjamin kepastian legal formal yang mengikat serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari, Menko Yusril meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan Isbat Wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Guna mengawal kelancaran proses administrasi dan hukum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia turut ditugaskan untuk berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Aceh.
Adapun surat resmi tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Saat ini, tindak lanjut Pemerintah Aceh dalam mengajukan permohonan Isbat Wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh menjadi tahapan krusial dalam mewujudkan kepastian hukum atas status tanah Blang Padang. []


Komentar