IKLAN
Nasional

Usman Hamid Dorong Polisi Periksa Jokowi Terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto.

BARONANEWS.id | JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak kepolisian mengusut tuntas dalang di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Usman bahkan mendorong agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut diperiksa untuk menelusuri pengguna akhir (end-user) hasil penyadapan tersebut.

Desakan ini mencuat menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu end-user dalam perkara tersebut, sementara Polri masih membuka peluang adanya pihak lain yang ikut memanfaatkan data penyadapan.

Menurut Usman, pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku teknis di lapangan. Polisi harus mengungkap siapa pihak yang memberi perintah serta untuk kepentingan apa informasi rahasia itu digunakan.

“Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa, karena Pak Jokowi pernah mengatakan di publik, di hadapan para relawan Pro Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh politik, nah itu menjelang pemilu,” kata Usman dalam diskusi media bertajuk Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman Terhadap Integritas Pemilu, dikutip Kamis (19/11/2026).

Jokowi Tegaskan Tak Pernah Beri Arahan Relawan Dukung Dasco Sebagai Pengganti Gibran

Usman menegaskan bahwa perangkat intelijen negara semestinya bekerja untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, bukan dijadikan alat untuk memata-matai aktivitas politik.

“Partai politik, di parlemen, yang seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pengguna, itu justru sebaliknya, menjadi pihak yang diawasi,” ujarnya.

Selain itu, Usman menyinggung temuan Amnesty terkait pengadaan sejumlah perangkat lunak penyadapan selama periode 2017–2023—yang bertepatan dengan masa pemerintahan Jokowi—seperti Predator, Pegasus, dan FinFisher.

Pengadaan perangkat dari perusahaan Israel NSO Group dan perantara di Singapura itu sempat dimintakan klarifikasinya oleh Amnesty ke pihak kepolisian pada 2024.

“Mengingat catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo,” ungkapnya.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Habiburokhman Singgung Pidana Mati Koruptor

Polri Dalami Pengguna Lain dan Usut Dugaan Makar

Merespons perkembangan kasus ini, Mabes Polri menyatakan tim khusus bentukan Kapolri masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan end-user lain selain Listyo Sigit.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan penyidikan berjalan secara komprehensif di bawah komando Kabareskrim Polri.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” kata Isir kepada wartawan di Kemenko Polkam, Selasa (17/11/2026).

Tak hanya soal penyadapan ilegal, Polri juga telah menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara ini ke tahap penyidikan.

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Aturan Baru Soal Majelis KKEP

“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Prabowo, menteri, politikus, pengusaha, hingga kalangan media.

Keempat tersangka itu yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sedangkan Slamet belum ditahan.

Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. []

Source: monitorindonesia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULER






POLITIK





HUKUM





OLAHRAGA





HIBURAN





Translate »